Kabupaten Bojonegoro berpeluang menapaki jalan baru melalui program baru “Bojonegoro Klunting” dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakatnya.
Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com
Gebrakan Program unggulan Bojonegoro Klunting yang di gagas oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomer urut 01, Teguh Haryono dan Farida Hidayati mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat, begitu juga pakar pakar yang kompeten di bidangnya. Menurutnya ini adalah trobosan untuk mensejahterakan rakyat Bojonegoro,
Pada tahun 2023, Kabupaten Bojonegoro menempati peringkat ke-2 kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia (7,4 T) – setengahnya diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas).
Saat ini Bojonegoro memiliki beberapa lapangan migas seperti lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikelola Pertamina EP Cepu (PEPC), Lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Lapangan minyak Sukowati, Blok Tuban, dikelola oleh Pertamina EP Asset 4 Sukowati, dan lapangan migas tradisional lainnya.
Sebagai salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia, tentu banyak inovasi yang dapat dilakukan untuk membuat warga masyarakat lebih sejahtera di Kabupaten Bojonegoro.
Teguh Haryono dan Farida Hidayati ini berencana menerapkan kebijakan Universal Basic Income (UBI) jika nanti terpilih. Melalui platform kampanye Bojonegoro Klunting, pasangan cabup dan cawabup Teguh Haryono dan Farida Hidayati, berupaya mewujudkan mimpi penerapan Hak Pendapatan Dasar untuk warga Bojonegoro.
Transfer tunai yang akan diterima masyarakat ini nantinya akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan, yang ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penerapan jaminan pendapatan dasar.
Bojonegoro juga memiliki potensi besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan peningkatan daya beli masyarakat, UMKM dapat meraih peluang baru dalam memperluas skala usaha atau membuka usaha baru. Masyarakat yang menerima jaminan pendapatan diharapkan mampu memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran.(King)
Editorial: Korwil Jatim
