Kota Bandung, tribuntipikor.com
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda berharap, naiknya dana bantuan keuangan desa dari Rp130 juta menjadi Rp150 juta per tahun dapat digunakan untuk menekan angka stunting di daerah.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Jawa Barat Ane Carolina, mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan dana sebesar Rp150 juta per desa per tahun dari sebelumnya Rp130 juta sebagai anggaran bantuan keuangan desa.
Anggaran ini Anggaran ini dialokasikan untuk 5.013 desa, dengan total dana mencapai Rp106 miliar per tahun.
“Kami berharap, dengan tambahan dana sebesar Rp20 juta per desa, penanganan stunting dapat lebih optimal. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka stunting di Jawa Barat,” kata dia, Selasa 11 Juni 2024.
Menurut dia, pihaknya terus berupaya menekan angka stunting di provinsi ini. Pada tahun 2022, angka stunting di Jawa Barat berhasil diturunkan sebesar 10 persen menjadi 20,2 persen. Namun, pada tahun 2023, angka stunting kembali naik menjadi 21,7 persen.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan meningkatkan asupan gizi melalui penambahan tablet tambah darah di sekolah-sekolah.
Di Jawa Barat, ada peningkatan hingga 30 persen sekolah yang mendapatkan tablet tambah darah.
Selain itu, pihaknya juga berencana menduplikasi program Nutrition International di 25 kabupaten/kota.
“Selama ini program BISA lebih fokus pada advokasi dan tanpa anggaran. Ini akan kami duplikasi di 25 kabupaten dan kota di Jabar,” katanya.
Langkah advokasi yang dilakukan diantaranya dengan mendorong Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa untuk melakukan advokasi ke daerah rawan stunting.
Budi
