Kab Bandung, tribuntipikor.com
Rangkaian kegiatan memperingati
Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ke – 73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Ke-61 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, ditutup dengan upacara yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum sebagai Inspektur Upacara di Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jum’at (10/3/23).
Dalam HUT kali ini, Satpol PP dan Satlinmas Propinsi Jawa Barat mengusung tema “Mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang profesional”.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran besar di Jawa Barat yaitu menjadi pelopor, menjaga, menegakkan Perda dengan melakukan penindakan terhadap tingkah laku masyarakat yang kerap melanggar aturan.
“Tetapi dalam Penegakan Perda tersebut harus menggunakan cara pendekatan persuasif, humanis, sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan dan sakit hati dari masyarakat ” ujar Uu Ruzhanul Ulum.
Atas arahan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut, Kepala Satpol PP Jabar M Ade Afriandi menegaskan komitmen untuk terus membina Satpol PP dan Satlinmas di seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat menuju profesionalisme.
“Satpol PP dan Satlinmas di Jawa Barat harus mempunyai wibawa, profesional, serta mempunyai integritas diri dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun,apalagi memasuki tahun politik 2024 ini,” tambah M. Ade Afriandi.
Dirinya meminta Satpol PP dan Satlinmas harus mampu membangun dan memiliki kebanggaan sebagai Kors raja wibawa, serta memiliki mental pejuang guna cipta kondisi nyaman, tertib, serta memberikan jaminan kepastian terhadap masyarakat yang mau beraktivitas.
M. Ade Afriandi meyakini, Satpol PP dan Satlinmas Jawa Barat telah telah melakukan upaya maksimal untuk tampil lebih humanis, tapi tegas dalam penindakan, dengan menggunakan pola pendekatan preventif, persuasif dan humanis.
“Pola yang kami kembangkan sekarang tidak menonjolkan penindakan, tapi lebih pada melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
“Dengan perubahan pola tersebut, mudah-mudahan target dan tujuan wilayah tertib dan ramah investasi di suatu wilayah dapat tercapai,” pungkas M. Ade Afriandi.*** (Iceu)
