Garut – tribuntipikor.com
Sejatinya sejak lama kasus BPNT sudah menjadi kasus primadona, khususnya di Kecamatan Karangpawitan sejak adanya Bumdes Bersama yang sempat menjadi lidikan Aparat Penegak Hukum (APH).
Sempat ada pemanggilan beberapa Agen dan Suplair, TKSK/Pendamping Sosial, dan Kasi Kesra Kecamatan terkait Produk Bahan Sembako yang diduga dimonopoli penyediaan bahan sembakonya melalui Bumdes Bersama yang tidak memiliki legalitas yang jelas.
Terakhir di Kecamatan Karangpawitan dua kasus mencuat ke publik terkait kasus adanya pengkondisian Pengesekan Kartu KPM/ KKS di Desa Sindanggalih, dan di Desa Karangpawitan Y salah satu ahli waris KPM yang menjual bahan sembako.
Semestinya hal itu menjadi pembelajaran mahal bagi para penyedia bahan sembako baik Agen atau Suplair, TKSK/Pendamping Sosial, Para Kepala Desa, Kasi Kesra Desa, Forkopimcam, Katikorcam (Sekmat ) dan Kasi Kesra Kecamatan Karangpawitan terkesan adanya pembiaran, yang akhirnya menjadi kesemerawutan atas Program BPNT/Bahan Sembako, yang akhirnya dijadikan aji mungpung meraup keutungan banyak tanpa mempedulikan aturan dan mekanisme.
Berdasarkan penelusuran Tribun tipikor.Com di lapangan, ada dugaan kecurangan yang dilakukan 52 Agen BPNT Bank Mandiri yang bekerjasama dengan para pihak yang berkepentingan. Dugaan kecurangan ini dilakukan terhadap hampir 12 ribu lebih KPM yang ada di Kecamatan Karangpawitan, dengan pola Pemaketan Bahan Sembako Program BPNT 2021.
Hal ini tentunya diduga melanggar aturan baik dari Pedum BPNT, Permensos Nomor 5 Tahun 2021, dan diduga Para Agen tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang akhirnya merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara sesuai Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, jelas ini bisa dikatagorikan tindak Pidana Korupsi.
Kasi Kesra Kecamatan Karangpawitan, Yohan (kiri) saat bincang seputar pelaksanaan program BPNT.
Kasi Kesra Kecamatan Karangpawitan, Yohan (kiri) bersama stafnya saat bincang seputar pelaksanaan program BPNT.
Untuk bulan November 2021 saja, Para Agen telah melakukan pengesekan dan pendistribusian bahan sembako, dengan Paket Bahan Sembako Beras (Paket satu karung beras 10 Kg ), Daging Ayam 0,75 – 1 Kg, Telor 15 Butir 1Kg, Tahu 1 bungkus, Tempe 1 Bungkus, Sayuran 0,75 -1 Kg , Buah buahan 1 Kilo (Apel, Jeruk dan Buah Peer) tinggal dikali 3 bulan, kalau diambil rata rata agen meraup untung 42 Ribu rupiah x 12 ribu KPM x 3 Bulan, berapa miliar hak KPM yang terampas?
Terkait hal tersebut terkoreksi beberapa Agen BPNT Bank Mandiri, diantaranya Agen D di Desa Situsaeur dan Agen S Desa Situjaya, selama jadi Agen hanya diberi jatah fee transaksi dengan nilai 5 ribu rupiah Per KPM. Sementara di Desa Situsari Agen I selama jadi Agen tidak pernah ada laporan transaksi.
Baca Juga : Penjelasan Pihak RSUD Garut Terkait Cerita Keluarga AF Jenazah Dipulasara SOP Covid-19
Begitupun di Desa Suci dugaan zonasi wilayah, ratusan KPM dipotong jatah bantuan sosialnya untuk warga tidak mendapat Bantuan dari Program Bahan Sembako. Bahkan di Kelurahan Suci Kaler diduga terjadi KPM yang sudah meninggal masih mendapat bantuan.
Menurut salah satu warga KKS/KPM dari Program BPNT/Bahan Sembako Kelurahan Suci Kaler mengatakan bahwa dirinya menerima bantuan, beras tiga karung sepuluh kiloan.
“Duh asli berasnya jelek dimasak geuneuk, daging ayam tiga kilo, telur tiga kilo, tahu dan tempe tiga bungkus, sayuran, dan buah peer lima biji, saya ambil di Pa RW,” Jelasnya.
Hal senada datang dari beberapa KPM di Desa Suci. “Ya saya disuruh datang ke salah satu Agen dan saya bingung kartu diambil dan digesek agen bersama ibu ibu yang lainnya, nanti dua hari ke Pa RT, Ambil Bahan Sembako, dan Nanti jangan lupa buat warga lain yang tidak kebagi 3 Kilo Beras dan telor, yah saya ga ngerti saya sampaikan ke Kader, Bu Kader lah kok saya ga tahu, dan kenapa jadi mengesek disana kan sudah ada zonasi kata Desa, asa lieur ini
