BOJONEGORO, tribuntipikor.com
H. Surawi anggota komisi D, Fraksi Partai Demokrat, DPRD Provinsi Jawa Timur, sangat mendukung dan mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang pertanian. Ia berharap terbentuknya BUMD nanti mampu menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi oleh petani Bojonegoro, seperti kelangkaan pupuk dan anjloknya pembelian gabah hasil panen, Selasa 02/11/2021 pukul 14:09 Wib.
Hal tersebut disampaikan oleh H. Surawi komisi D, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, di sela-sela acara reses lll tahun 2021, di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada Selasa (02/11/2021) pukul 13:50 Wib. Setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari konstituennya dan masyarakat petani yang seringkali mengeluh terhadap langkanya pupuk dan anjloknya harga gabah saat musim panen.
Saat diwawancarai awak media ini, Surawi politisi senior partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro mengatakan, bahwa Bojonegoro saat ini tengah diberkahi dengan APBD yang besar yakni 6,8 Trilyun lebih, oleh sebab itu harus di manfaatkan betul-betul untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro yang sebagian besar merupakan petani, katanya.
Surawi berpendapat, tidaklah sulit bagi Pemkab Bojonegoro untuk mewujudkanya hal itu, asalkan ada kemauan duduk bersama legislatif DPRD tentu semuanya bisa.
”Wujudkan BUMD di bidang pupuk dan pangan, kasih BUMD itu modal minimal 100 milyar,” saya yakin berhasil, Kata H. Surawi.
“Saya juga sudah mendengar Pemkab membentuk BUMD bidang pertanian, tinggal kita lihat bagaimana kerjanya”. Imbuhnya.
Nantinya BUMD itu bisa bekerjasama dengan BUMDes untuk membeli hasil panen petani, sehingga harga gabah bisa stabil dan mensejahterakan petani. Pasalnya selama ini banyak petani mengeluh dengan harga gabah yang selalu dipermainkan oleh tengkulak.
Lebih lanjut, pada bidang pupuk tentu pemerintah kabupaten bisa menjadi agen di setiap kecamatan, untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Sehingga tidak ada lagi pupuk langka, Surawi berharap semua itu bisa segera dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro dan Legislatif, ungkapnya.
Terkait besarnya modal yang harus diglontorkan Pemkab untuk BUMD pertanian, H. Surawi mengatakan, semua tergantung kebutuhan di lapangan. Tentunya setelah melewati analisa bisnis yang matang, dan kemudian di tentukanlah berapa modal yang kiranya sesuai.
”Membeli hasil panen tentu butuh modal besar, dihitung saja berapa kebutuhan modal untuk per hektare lahan dan menghasilkan berapa ton gabah. Seluruh Bojonegoro kebutuhanya besar. “Ya kasih saja 100 milyar beres ” Terang Surawi.
Di akhir H.Surawi menyampaikan kepada para konstituenya, semua ini bisa terwujud jika pemerintah kabupaten mau menjalankan rencana tersebut. Ia berjanji siap mengawal hingga tuntas, jika diminta oleh para petani menyampaikan aspirasi tersebut, Pungkasnya. (Slk)
Editorial: M.Solikin.gy
