Pontianak , tribuntipikor.com
Fraksi PAN Provinsi Kalimantan Barat Menggelar focus Gruop Discussion (FGD) Permasalahan Import dan Kedaulatan Pangan dengan Pembicara Dr. Erdi , M.Si Akademisi Univesitas Tanjung Pura di Hotel G Pontianak pada hari Sabtu (24/04/2021).
Di hadiri seluruh Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar Ketua Dr. Ardiyansyah, SH,MH , Wakil Ketua Tony , ST , M.Si Sekretaris Ritaudin , SE , Bendahara Yuliani Anggota Muhammad, S.Sos. serta undangan Tokoh Masyarakat , Penggiat Organisasi dan Mahasiswa.
Dalam kegiatan tersebut membahas tema tentang para petani bisa memanfaatkan peluang dalam mengelola lahan dan potensi alam.
Dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dr.Ardiansyah, SH , MH
kita dari fraksi Partai PAN dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan FGD yaitu Focus Group Discusion, terkait dengan tema,” permasalahan Import dan Kedaulatan Pangan” ujarnya
Di harapkan hasil FGD ini tentu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi untuk merefensi Kebijakan – kebijakan Pemerintah daerah dan Pusat yang di hasilkan dalam FGD ini, dalam rangka bagaimana mengelola kedaulatan pangan yang ada di Indonesia, tegas nya
Lanjutnya, contohnya bagaimana bisa terjadi import beras sedangkan lahan kita ini begitu banyak lahan-lahan kita kosong, bagaimana bisa itu terjadi import beras sedangkan negara Vietnam itu jauh lebih kecil lahan-lahannya tetapi mereka bisa ekspor,” mereka bisa mengirim beras nya,jauh dibandingkan dengan negara Indonesia, tentu dalam hal ini perlu suatu kebijakan-kebijakan, kemauan-kemauan politik dalam mengelola kedaulatan pangan,” ungkapnya.
Dikatakannya lagi, Kedaulatan pangan itu bagaimana masyarakat yang mempunyai lahan, masyarakat yang bertani bisa memanfaatkan peluang dalam mengelola tanahnya, bisa menghasilkan swasembada pangan, mengatur harga pasar, menjual harga beras yang bagus, dan bisa menghasilkan untuk kemakmuran petani.
Kedaulatan pangan artinya ada kebebasan para petani dalam mengelola tanaman tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah,” katanya
Sambungnya, kalau hanya kebijakan import tentu hak-hak petani akan hilang.” Petani ini akan jauh dari makmurnya, karena apa, pemerintah beli beras-beli beras sedangkan negara kita ini banyak juga tanah dan lahan-lahan pertanian yang bisa kita handalkan,” jelasnya.
Kenapa kita harus beli beras sedangkan potensi kita alam kita sangat banyak untuk potensi bahkan kalau perlu jangan import, kita ekspor masalah pangan ke negara lain tidak perlu beli karena potensi kita banyak,” lanjutnya.
Selain itu dirinya juga mengatakan, Kedaulatan pangan tidak hanya dengan beras, kedaulatan pangan tentu berkaitan dengan pertanian, holtikultura, perkebunan,kelapa sawit dan sebagainya yang berkaitan dengan pangan lah,” pangan itukan luas, menyangkut dengan holtikultura dan lain-lainlah,” terangnya.
Rekomendasi ini yang jelas kita akan sampaikan ke pemerintah daerah yaitu Gubernur dan Pemerintah Pusat baik ke MPR dan DPR , kegiatan FGD hari ini bukan saja program kita tetapi ini juga hasil dari instruksi pemerintah pusat hasil nya dari FGD kita sampaikan,” Jelasnya.
( RUN )