DIDUGA PT.SAN XIONG MELAKUKAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMER 32 TAHUN 2009.

  • Whatsapp

Katibung Lampung Selatan, tribuntipikor.com

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia khususnya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Warga Masyarakat serta makhluk hidup lain.
Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Khususnya Di Kecmatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari para pelaku Usaha yang Nakal.
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera bagi perusahaan perusahaan Nakal”, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.
namun sangat disayangkan Hal ini sangat berbanding terbalik dalam Prakteknya dan diduga telah terjadi pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang dilakukan oleh salah satu Perusahaan Terbatas(PT) didaerah Tarahan kecamatan Katibung Lampung Selatan,serta disinyalir telah Melalaikan bahkan terindikasi menyepelekan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-bersarnya kemakmuran rakyat, dan juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
Menindak lanjuti hal tersebut diatas dan didasari laporan Warga ,Awak Media Cetak dan Online “Tribun Tipikor serta PI News” melakukan cross check sekaligus ingin mengkonfirmasi kepada pihak Management Perusahaan perihal laporan warga masyarakat tersebut namun sangat disayangkan awak Media yang datang tidak ditanggapi pihak perusahaan bahkan lebih miris lagi telah sengaja menghindar bahkan terkesan menyepelekan awak Media/Wartawan dan tidak ingin bertemu dengan awak Media “Tribun Tipikor dan PINews” ,hal ini didasari dari jawaban dari pihak perusahaan ketika didatangi “kami dari perusahaan tidak menerima tamu karena masa Pandemi”ujar CLARA’ HRD dari PT.SANXIONG” yang disampaikan lewat salah seorang Security Perusahaan,bahkan salah seorang Wartawan sempat terjadi adu mulut dengan security perusahaan tersebut karena menghalangi Wartawan untuk mengambil gambar/poto perusahaan tersebut, dia berdalih “kami kalau tidak bertindak begini resikonya gaji kami dipotong Bang tolong ngertiin posisi kami Bang “ujarnya.
Demi menghindari hal hal yang tidak diinginkan awak media Cetak dan Online “Tribun tipikor serta PI News “meninggalkan lokasi.

Selanjutnya Agar analisa kasusnya dapat lebih fokus, maka Wartawan “Tribun tipikor dan PI News ” melakukan Cross Cheks serta Ivestigasi lebih mendalam lagi sesuai dengan tugas seorang Jurnalis dalam hal kontrol sosial ,karena diduga PT.SANXIONG telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaanya yang berlaku, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH), dimana didalam Pasal 1 ayat (14) UU PPLH menjelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, prihal ini diduga disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan dan/atau dikerjakan PT.SAN XIONG .
Pertanggung jawaban Pencemaran Lingkungan Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup didalam Pasal 53 UU PPLH menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,hal ini diduga tidak dilaksakan oleh PT.SAN XIONG itu sendiri.

Para pelaku Pencemaran ini dapat dikenakan sanksi tegas ” sebagai upaya melindungi lingkungan dan memberikan efek jera dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, sanksi administrasi berupa pengenaan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) merupakan salah satu yang paling efektif dan paling banyak digunakan, selain pencabutan izin.
penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat, yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, yaitu dikenakanan sanksi pencabutan izin dapat dilakukan tanpa didahului dengan teguran tertulis.
Para pelaku usaha dalam hal ini PT.SAN XIONG yang terindikasi dan diduga telah melanggar Undang Undang Nomer 32 Tahun 2009 seharusnya Pemerintah dalam hal ini Gubernur dan/atau Bupati Kabupaten Lampung Selatan memberikan sanksi Tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan namun menggunakan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perusahaan Terbatas (PT) SAN XIONG yang berada di Tarahan Lampung Selatan ini ,diduga telah melakukan pelanggaran Undang Undang Lingkungan HIdup dan dapat dikenakan Dellik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin,serta Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Selanjutnya berkaitan dengan perusahaan pelanggar standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan dapat dikenakan Pidana yaitu:
Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 99

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 100
Setiap orang yang melanggar Baku mutu Air Limbah,Baku mutu Emisi,atau baku mutu gangguan dipidana Penjara paling lama 3(tiga) tahun dan Denda paling banyak RP.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

Dengan adanya dugaan temuan pelanggaran Lingkungan ini, diharapkan kepada Pihak pihak yang terkait agar dapat menindak lanjutinya. Awak media cetak dan online “tribun tipikor serta PI News” akan mengawal proses dugaan temuan ini karena ada dugaan kuat banyak lagi pelanggaran pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan yang berlokasi di Tarahan ini,menurut nara sumber yang tidak ingin disebutkan namanya “Banyak Bang pelanggaran didalam sana contoh Tenaga kerjanya banyak yang gak bisa bahasa Indonesia mereka didalam dikenal dengan Helm Kuning karena mereka banyakTKA dari cina,Pasport mereka itu untuk Wisata jalan jalanlah Bang ,mereka itu kalau ada tim Audit pada ngumpet di kebon kebon sawitan belakang pabrik Bang”Jelasnya .(EPP/Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *